PDAM Bantaeng Jadi Arena Konflik Kekuasaan, Ketua PB. HPMB-Raya Meminta Bupati Agar Mencopot Dirut PDAM
BANTAENG | SUDUTPANDANGRAKYAT.COM- Gelombang kisruh yang melanda Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Eremerasa Kabupaten Bantaeng kian memuncak dan memasuki fase krisis legitimasi kepemimpinan. Rentetan konflik internal, aksi protes karyawan, hingga ancaman terganggunya pelayanan air bersih bagi masyarakat kini berujung pada tuntutan tegas: Bupati Bantaeng diminta segera mencopot Direktur PDAM.
Desakan keras tersebut disampaikan Misbah, Ketua Pengurus Besar Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Bantaeng Raya (PB HPMB-Raya). Ia menilai kekisruhan yang terjadi bukan lagi persoalan teknis internal, melainkan telah menjelma menjadi kegagalan tata kelola BUMD yang berdampak langsung pada hak dasar rakyat.
“PDAM bukan perusahaan politik, bukan ruang kompromi kekuasaan. Ini lembaga pelayanan publik. Ketika konflik dibiarkan berlarut, itu tanda kegagalan kepemimpinan. Bupati tidak boleh cuci tangan,” tegas Misbah dalam keterangannya.
Menurut Misbah, kepemimpinan Direktur PDAM saat ini telah kehilangan kepercayaan internal dan publik. Aksi karyawan yang mendesak pencopotan pimpinan merupakan sinyal keras bahwa manajemen telah gagal membangun iklim kerja yang sehat, profesional, dan berorientasi pelayanan.
“Kalau karyawan sendiri sudah menyatakan mosi tidak percaya, maka mempertahankan direktur justru memperpanjang krisis. Ini soal akal sehat dan keberpihakan pada rakyat,” lanjutnya.
PB HPMB-Raya menilai pembiaran oleh kepala daerah justru akan memperkuat dugaan bahwa PDAM dikelola bukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, melainkan kepentingan politik dan relasi kekuasaan.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan historis, Misbah menyatakan bahwa PB HPMB-Raya menginstruksikan seluruh cabang HPMB-Raya untuk melakukan konsolidasi dan mengawal kasus PDAM Bantaeng secara terbuka.
“Kami menginstruksikan seluruh cabang HPMB-Raya untuk bersiap melakukan pengawalan publik melalui aksi demonstrasi damai, mimbar bebas, dan advokasi kebijakan. Ini bukan sekadar soal PDAM, ini soal marwah pelayanan publik di Bantaeng,” tegasnya.
Aksi tersebut direncanakan sebagai demonstrasi besar-besaran yang konstitusional, tertib, dan berorientasi pada tekanan moral agar Bupati Bantaeng segera mengambil langkah tegas dan bertanggung jawab.
PB HPMB-Raya memberikan penegasan bahwa pencopotan Direktur PDAM merupakan langkah minimal untuk memulihkan kepercayaan publik. Jika tuntutan ini diabaikan, gelombang protes dipastikan akan meluas.
“Sejarah akan mencatat: apakah Bupati berdiri bersama rakyat atau memilih melindungi kegagalan. Kami tidak akan diam,” pungkas Misbah.
